Kota Bekasi tidak cukup punya daerah resapan air. Efeknya, kala musim hujan tiba, Kota Patriot selalu menjadi langganan banjir. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, mengusulkan anggaran kepada DPRD untuk melakukan pembebasan lahan, sebesar Rp 50 milyar.
Sekretaris Daerah, Tjandra Utama, menyatakan dengan tidak adanya daerah respan air yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi, mengakibatkan terjadinya banjir. Itu bisa dilihat dari genangan air di jalan raya, jika hujan turun dalam intensitas ringan dan sedang. Situasi itu makin parah, mengingat Kota Bekasi berada pada posisi flat dengan ibu Kota, yang tidak didukung dengan system draenase yang bagus. “Pembebasan lahan untuk dijadikan daerah resapan air sebuah keharusan,” papar Tjandra.
Sebelumnya Pemkot Bekasi, sempat mengajukan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan yang rencananya diperuntukan bagi daerah resapan air. Tetapi usulan tersebut di tolak DPRD Kota Bekasi. Kendati demikian, Pemkot Beaksi tahun 2009, kembali mengajukan anggaran sebesar Rp 10 milyar yang akan diproyeksikan pembanguna derah resapan air di wilayah Bojong Menteng dan Rawalumbu. ”Kita butuh Rp 50 M,” tandas Tjandra.
Sementara itu, aktivis lingkungan, Ferry Sukanda menilai penanganan banjir yang dilakukan pemerintah daerah masih sporadis. Pemda sebut Ferry, tidak tegas dalam pemanfaatan sungai dan sumber air lainnya. Akibatnya ancaman banjir pun sering kali terulang. "Butuh kemauan politis jika Pemda Bekasi ingin wilayahnya bebas dari banjir," ujarnya. (*)
Sekretaris Daerah, Tjandra Utama, menyatakan dengan tidak adanya daerah respan air yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi, mengakibatkan terjadinya banjir. Itu bisa dilihat dari genangan air di jalan raya, jika hujan turun dalam intensitas ringan dan sedang. Situasi itu makin parah, mengingat Kota Bekasi berada pada posisi flat dengan ibu Kota, yang tidak didukung dengan system draenase yang bagus. “Pembebasan lahan untuk dijadikan daerah resapan air sebuah keharusan,” papar Tjandra.
Sebelumnya Pemkot Bekasi, sempat mengajukan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan yang rencananya diperuntukan bagi daerah resapan air. Tetapi usulan tersebut di tolak DPRD Kota Bekasi. Kendati demikian, Pemkot Beaksi tahun 2009, kembali mengajukan anggaran sebesar Rp 10 milyar yang akan diproyeksikan pembanguna derah resapan air di wilayah Bojong Menteng dan Rawalumbu. ”Kita butuh Rp 50 M,” tandas Tjandra.
Sementara itu, aktivis lingkungan, Ferry Sukanda menilai penanganan banjir yang dilakukan pemerintah daerah masih sporadis. Pemda sebut Ferry, tidak tegas dalam pemanfaatan sungai dan sumber air lainnya. Akibatnya ancaman banjir pun sering kali terulang. "Butuh kemauan politis jika Pemda Bekasi ingin wilayahnya bebas dari banjir," ujarnya. (*)
No comments:
Post a Comment