Dengan dalih kunjungan kerja (kunker) dan studi banding terkait masalah keterlambatan pembahasan APBD 2009, ke Pemkot Surabaya, Jawa Timur. 20 orang anggota DPRD Kota Bekasi yang tergabung dalam Panitia Anggaran Legislatif, beserta 14 orang Panitia Anggaran Ekskutif Pemkot Bekasi, melakukan finalisasi pembahasan RAPBD.
Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Rikky Tambunan, menilai bahwa Pembahasan RAPBD yang di lakukan penitia anggaran legislative dan eksekutif, di Surabaya, merupakan pemborosan, “ Apakah di Kota Bekasi tidak ada tempat yang representaif untuk melakukan pembahasan, atau legislative dan eksekutif sudah tidak punya senses of ciris terhadap kota warga Bekasi, yang saat ini tengah dihantui banjir,” ujar Rikky Tambunan.
Tidak hanya itu, Rikky juga menjelaskan, draft RAPBD yang diajukan oleh eksekutif dan tengah di bahas oleh legislative, tidak mencerminkan pro rakyat, hal di lihat pada komposisi penempatan anggaran, yang mana kata dia, sungguh sangat ironis, eksekutif hanya menganggarkan dana untuk pengadaan obat di dinas kesehatan sebesar Rp 2 milyar, begitu juga untuk dana pemeliharaan jalan Rp 6,5 milyar, padahal jalan rusak masih banyak di kota Bekasi, “ rancangan anggaran ini jelas tidak pro rakyat, padahal kesehatan gratis merupakan program pemkot, tapi kenapa Pemkot mengusulkan baiaya konsultan yang tidak jelas, sampai Rp 50 milyar,” papar wakil ketua Kadin Kota Bekasi ini.
Rikky juga menandaskan dengan komposisi pengajuan anggaran yang sangat tidak pro rakyat, kata dia adalaha persekongkolan jahat terorganisir yang dilakukan eksekutif dengan membawa-bawa DPRD, yaitu dengan cara melakukan pembahasan di luar Kota Bekasi, yaitu di Surabaya ,” Bagi PDIP dengan adanya rancangan anggaran seperti itu, merupakan bentuk pengingkaran amanah rakyat. Padahal DPP PDIP dalam suratnya sudah menggariskan agar kepala daerah yang berasal dari PDIP harus mengusung APBD Pro rakyat, begitu juga fraksinya,” tandas Rikky yang merupakan calon legislative PDIP dari Pondokgede ini.
Hal senada anggota penitia anggaran legislative DPRD Kota Beaksi, Slamet Siahaan, engakui bahwa kepergiannya bersama rombongan eksekutif ke Surabaya, dalam angka kunjungan kerja yang dilangsungkan dengan pembahasan APBD di Surabaya,” raf anggaran yang diajukan eksekutif jelas tidak pro rakyat, salah satunya anggaran ntuk obat sangat minim, hanya 2 milyar dan itu jelas kurang. Sementara eksekutif uga mengajukan biaya konsultan Rp 50 milyar, jelas tidak rasional kemana saja eruntyukannya. Saya khawatir, pengajuan anggaran tersebut dijadikan dana bancakan yang berujung mengundang tindakan korupsi,” tukas Slamet Siahaan.(*)
Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Rikky Tambunan, menilai bahwa Pembahasan RAPBD yang di lakukan penitia anggaran legislative dan eksekutif, di Surabaya, merupakan pemborosan, “ Apakah di Kota Bekasi tidak ada tempat yang representaif untuk melakukan pembahasan, atau legislative dan eksekutif sudah tidak punya senses of ciris terhadap kota warga Bekasi, yang saat ini tengah dihantui banjir,” ujar Rikky Tambunan.
Tidak hanya itu, Rikky juga menjelaskan, draft RAPBD yang diajukan oleh eksekutif dan tengah di bahas oleh legislative, tidak mencerminkan pro rakyat, hal di lihat pada komposisi penempatan anggaran, yang mana kata dia, sungguh sangat ironis, eksekutif hanya menganggarkan dana untuk pengadaan obat di dinas kesehatan sebesar Rp 2 milyar, begitu juga untuk dana pemeliharaan jalan Rp 6,5 milyar, padahal jalan rusak masih banyak di kota Bekasi, “ rancangan anggaran ini jelas tidak pro rakyat, padahal kesehatan gratis merupakan program pemkot, tapi kenapa Pemkot mengusulkan baiaya konsultan yang tidak jelas, sampai Rp 50 milyar,” papar wakil ketua Kadin Kota Bekasi ini.
Rikky juga menandaskan dengan komposisi pengajuan anggaran yang sangat tidak pro rakyat, kata dia adalaha persekongkolan jahat terorganisir yang dilakukan eksekutif dengan membawa-bawa DPRD, yaitu dengan cara melakukan pembahasan di luar Kota Bekasi, yaitu di Surabaya ,” Bagi PDIP dengan adanya rancangan anggaran seperti itu, merupakan bentuk pengingkaran amanah rakyat. Padahal DPP PDIP dalam suratnya sudah menggariskan agar kepala daerah yang berasal dari PDIP harus mengusung APBD Pro rakyat, begitu juga fraksinya,” tandas Rikky yang merupakan calon legislative PDIP dari Pondokgede ini.
Hal senada anggota penitia anggaran legislative DPRD Kota Beaksi, Slamet Siahaan, engakui bahwa kepergiannya bersama rombongan eksekutif ke Surabaya, dalam angka kunjungan kerja yang dilangsungkan dengan pembahasan APBD di Surabaya,” raf anggaran yang diajukan eksekutif jelas tidak pro rakyat, salah satunya anggaran ntuk obat sangat minim, hanya 2 milyar dan itu jelas kurang. Sementara eksekutif uga mengajukan biaya konsultan Rp 50 milyar, jelas tidak rasional kemana saja eruntyukannya. Saya khawatir, pengajuan anggaran tersebut dijadikan dana bancakan yang berujung mengundang tindakan korupsi,” tukas Slamet Siahaan.(*)
No comments:
Post a Comment